Suara.com - Spanduk bertuliskan "Dadi Wong Jowo Ojo Lali Jawane" lengkap dengan gambar Petruk tengah beredar di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng). Tak sedikit orang yang bertanya-tanya mengenai apa arti "Dadi Wong Jowo Ojo Lali Jawane" ini.
Diketahui, spanduk bertuliskan pepatah Jawa itu beredar setelah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto serta ketidakpastian status kadernya di Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDI-P).
Diduga beredarnya spanduk itu di Solo ditujukan untuk Gibran sekaligus sindiran kepada Jokowi yang identik dengan salah satu tokoh punawakan, Petruk. Namun, setelah dikonfirmasi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy membantah jika spanduk-spanduk itu dibuat oleh PDI-P.
FX Rudy juga menegaskan bahwa apabila pihaknya sebelum adanya spanduk-spanduk yang terpasang di Kota Solo, sudah mendapatkan informasinya jika spanduk itu juga terpasang di beberapa wilayah Soloraya.
Baca Juga: Bantah Spanduk Sindiran untuk Gibran Ulah PDIP, FX Rudy: Kita Nggak Pernah Jelek-Jelekkan Orang
Tak sampai di situ, pihaknya juga telah mengintruksikan kepada seluruh Kader PDI-P khususnya di Soloraya hingga Relawan untuk tidak memasang spanduk maupun alat peraga lainnya, yang mengandung unsur kebencian terhadap satu orang atau golongan.
Lantas apa sih arti "Dadi Wong Jowo Ojo Lali Jawane"? Untuk mengetahuinya, simak ulasan berikut ini.
Arti "Dadi Wong Jowo Ojo Lali Jawane"
Dadi Wong Jowo Ojo Lali Jawane merupakan sebuah pepatah dari Jawa . Pepatah itu memiliki arti orang Jawa yang sekarang sudah tidak memiliki jati diri sebagai orang Jawa. Seperti halus dan sopan merupakan suatu sikap yang melekat di diri orang Jawa itu sendiri.
Sikap halus dan sopan tercermin saat orang berbicara dan juga bersikap dengan orang lain. Orang Jawa di zaman dahulu jika berbicara menggunakan tutur kata yang halus dan penuh tata krama. Kebanyakan dari mereka berkomunikasi dengan yang lain menggunakan bahasa Jawa sesuai unggah-ungguhnya.
Baca Juga: Ribuan Spanduk Persiapan Pemilu di Batam Melanggar, Paling Banyak Ganggu Ruang Terbuka Hijau
Diketahui, bahasa Jawa adalah bahasa ibu suku Jawa khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa, masing-masing memiliki keunikan sendiri ketika berbicara. Atau yang dikenal dengan sebutan logat. Menurut KBBI logat adalah cara mengucapkan kata (aksen) atau lekuk lidah yang khas.
Nah, meskipun sama-sama menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi, tak jarang orang akan salah paham ketika mengartikan nada atau loga berbicara. Namun, hal ini menjadi keunikan tersendiri bagi masyarakat Jawa. Sehingga penggunaan bahasa Jawa harus terus dilestarikan.
Sebab, seiring berkembangnya zaman tak sedikit anak muda malu apabila mengucapkan atau berbicara menggunakan bahasa Jawa dengan logat dari daerahnya. Banyak anak muda yang pada akhirnya lebih memilih berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, dan lama kelamaan akan lupa dengan bahasa daerahnya.
Tak sebatas penggunaan bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari saja, istilah "Dadi Wong Jowo Ojo Lali Jawane" juga dikaitkan dengan sikap lemah lembut. Sebab selama ini orang Jawa dikenal akan kelemah lembutan dan sopan santunnya.
Sehingga tidak pas apabilan orang Jawa bersikap kasar dan semaunya sendiri. Apalagi jika bersikap arogan kepada orang lain. Hal itu tentu akan membuat identitas sebagai orang Jawa menjadi tercoreng.
Oleh karena itu, sebagai orang Jawa sudah seharusnya kita selalu menerapkan pepatah "Dadi Wong Jowo Ojo Lali Jawane" dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam bertutur kata maupun bersikap. Ini dilakukan supaya identitas orang Jawa tidak menjadi buruk di mata orang lain.
Demikian tadi ulasan tentang apa arti "Dadi Wong Jowo Ojo Lali Jawane" yang tertulis di spanduk petruk yang viral di Solo. Semoga bermanfaat!
Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari
Austronesian honorific title for male Fijians of chiefly rank
Ratu ([ˈrɑːtu]) is an Austronesian title used by male Fijians of chiefly rank. An equivalent title, adi (pronounced [ˈandi]), is used by females of chiefly rank. In the Malay language, the title ratu is also the traditional honorific title to refer to the ruling king or queen in Javanese culture (though it has since been used in modern contexts to refer to both queen regnant and queen consort of any nation, e.g. "Ratu Elizabeth II" and "Ratu Camilla"). Thus in Java, a royal palace is called "keraton", constructed from the circumfix ke- -an and Ratu, to describe the residence of the ratu.
Ratu: A chiefly title for men used alone as a form of address, or in front of the chief's name, only in certain places The source of the Fijian title is Verata, and it has spread throughout Fiji during the past century, now applied to many local, minor chiefs as well as the major ones. The concept of his type of title is from Tonga. Strictly speaking, the title belongs only in Verata. In their time, Cakobau or Tanoa, his father, never themselves used the title of Ratu. It does not appear with Cakobau's name or any other chief's name in the Deed of Cession of 1874. (Exceptionally, in the 1850s, Ratu Mara Kapaiwai was one of the few who did use the word Ratu, though that may have been a name rather than a title.) It has been affixed to the names of Tana and Cakobau by later Fijians, retroactively. The Cakobau Memorial Church on Bau Island is now referred to as the Ratu Cakobau Church. Ratu may also be used as a personal first name or second name. The title may be acquired as part of a chiefly name, by a namesake. In such cases, it does not imply chiefly status. Adi is the female equivalent, sometimes heard as Yadi in Lau.
Ra is a prefix in many titles (ramasi, ramalo, rasau, ravunisa, ratu), and tu means simply "chief". The formal use of "ratu" as a title in a name (as in "Sir" in British tradition) was not introduced until after the cession of 1874. Until then, a chief would be known only by his birth name and his area-specific traditional title.
Regional variations include ro in Rewa and parts of Naitasiri and Tailevu, roko in parts of Naitasiri, Rewa and Lau (particularly the Moala group), ra in parts of Vanua Levu, particularly the province of Bua.
In all those places, it is used as a title preceding the person's name, much like "prince", "duke", "earl", "baron" or "lord".
The semantics, however, are a little different in Fijian although the name and title are usually reversed, for example:
In English, one would say His Royal Highness (Styling) Prince (address/title) Andrew (name), Duke of York (noble title).
In Fijian, one would say, Gone Turaga Na (Styling) Roko Tui Bau (noble title), Ratu (address/title) Joni Madraiwiwi (name).
The Fijian nobility consists of about seventy chiefs, each of whom descends from a family that has traditionally ruled a certain area. The chiefs are of differing rank, with some chiefs traditionally subordinate to other chiefs. The Vusaratu clan is regarded as the highest chiefly clan, with regards to the people of Bau until the rise of the Tui Kaba clan leader, who exiled all Vusaratu members. They are the heirs of Ratu Seru Epenisa Cakobau, the Vunivalu of Bau or Tui Levuka (Paramount Chief of Bau, on the eastern side of Viti Levu, Fiji's most populous island), He proclaimed himself "Tui Viti/King of Fiji" in 1871. (He was only recognised by the British and a few provinces of Viti Levu) He along with 12 high Chiefs subsequently ceded the islands to the United Kingdom in 1874.
Other prominent chiefly clans include the Vuanirewa (the traditional rulers of the Lau Islands) and the Ai So'ula (the traditional rulers of Vanua Levu).
During the colonial rule (1874–1970), the British kept Fiji's traditional chiefly structure and worked through it. They established what was to become the Great Council of Chiefs, originally an advisory body, but it grew into a powerful constitutional institution. Constitutionally, it functions as an electoral college to choose Fiji's president (a largely honorary position modelled on the British monarchy), the vice-president, and 14 of the 32 senators, members of Parliament's "upper house", which has a veto over most legislation. The 18 other senators are appointed by the Prime Minister (9), the Leader of the Opposition (8), and the Council of Rotuma (1); these appointees may, or may not, be of chiefly rank also. (The Senate was modelled on Britain's House of Lords, which consists of both hereditary and life peers.)
The presidency, vice-presidency, and fourteen senators are the only constitutional offices whose appointment is controlled by persons of chiefly rank. Chiefs in post-independence Fiji have always competed for parliamentary seats on an equal footing with commoners. In the years following independence, this favored the chiefly class, as the common people looked to them as their leaders and generally voted for them. For several elections, many ethnic Fijian members of the House, which is elected by universal suffrage, were of chiefly rank, but in recent elections, the discrepancy between chiefs and commoners is slowly narrowing, as commoners are becoming better educated and have begun to work their way into the power structure. The chiefs, however, retain enormous respect among the Fijian people. In times of crisis, such as the coups of 1987 and the third coup of 2000, the Great Council of Chiefs often stepped in to provide leadership when the modern political institutions have broken down.
